in ,

Sudah Masuk Tahap 3, Ada 1,6 Juta Rekening yang Ditolak Terima Bantuan Rp 600 Ribu

BLT BPJS

Virenial – BPJS Ketenagakerjaan mengungkap, ada sekitar 1,6 juta rekening yang ditolak untuk mendapatkan bantuan Subsidi Gaji Rp. 600 ribu per bulan.

Hal tersebut dikarenakan setelah dilakukan validasi, ternyata pemilik nomor rekening tersebut tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan BLT BPJS RP. 600 ribu per bulan.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri melakukan verifikasi data sebelum menyerahkan data nomor rekening calon penerima bantuan ke pihak Kemnaker.

Jika ditemukan bahwa pemilik nomor rekening tidak memenuhi kriteria maka secara otomatis tidak akan masuk ke dalam daftar penerima bantuan.

“Data peserta tidak valid karena tidak sesuai kriteria yang disebutkan dalam Permenaker dimaksud, maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU (bantuan subsidi upah). Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang,” kata Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja dilansir dari Detik.com, Senin, 7 September 2020.

Uang BLT Rp. 600 ribu

Dilansir dari Detik.com, dia menjelaskan kenapa hal semacam itu bisa terjadi karena perusahaan atau pihak pemberi kerja mendaftarkan semua nomor rekening pekerjanya, tanpa melihat apakah di antara mereka ada yang tidak memenuhi kriteria.

“Beberapa pemberi kerja atau perusahaan menyampaikan seluruh no rekening dari pegawainya, bukan hanya yang memenuhi kriteria,” sebutnya.

Adapula faktor lain yang menyebabkan nomor rekening yang disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak valid. Tapi selama penyebabnya bukan karena pemilik rekening tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan maka akan dilakukan validasi ulang.

Pada kasus tersebut, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) akan mengembalikan data nomor rekening ke perusahaan untuk dilakukan perbaikan.

“Pihak BPJAMSOSTEK akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang, jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Permenaker 14/2020,” tambahnya.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0