in ,

Soal Natuna, Moeldoko: Kedaulatan Tidak Bisa Dinegosiasikan

Menanggapi situasi yang sedang memanas di Natuna, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko menyebut kedaulatan wilayah Indonesia tidak bisa diganggu gugat.

“Ya pada dasarnya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan,” katanya saat menghadiri Haul ke-31 Almagfurlah KH Ali Maksum di Pesantren Krapyak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Sabtu (4/1/2020) malam.

Moeldoko juga menerangkan bahwa pengiriman armada militer selain untuk memertahankan kedaulatan, juga untuk mendampingi para nelayan Indonesia di perairan Natuna.

“Pasti itu (peningkatan pertahanan di Natuna), otomatis. Makanya sekarang pengerahan kekuatan (militer) diarahkan ke sana. Karena tugas negara (adalah) untuk melindungi seluruh rakyat,” ucap Moeldoko.

TNI Amankan Kedaulatan Wilayah

TNI Siaga Tempur di Natuna

Seperti yang diketahui, wilayah perairan Natuna memang tengah memanas setelah adanya laporan pelanggaran wilayah perairan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing berbendera China yang dikawal oleh kapal Penjaga Pantai negara tersebut.

TNI bahkan sudah mengerahkan pasukan untuk berpatroli di wilayah perairan Natuna untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Ngesti Yuni Suprapti, menyebut kapal-kapal China masih berkeliaran di perairan laut Natuna Utara. Pengawasan kini diperketat TNI.

“Kondisinya hari ini kapal-kapal China masih berada di wilayah perairan Indonesia,” kata Wabup Natuna, Ngesti, saat dihubungi, Sabtu (4/1/2020).

Ngesti menyebut tim dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) sudah melakukan peninjauan langsung ke perairan laut Natuna Utara. Patroli gabungan di batas wilayah RI dilakukan.

“Kemarin sudah ada gabungan pasukan melakukan kegiatan menuju perbatasan dengan 3 KRI dikerahkan sehingga (saat ini) ada 6 (KRI) di perairan ZEE,” sambung Ngesti.

Indonesia sudah menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah. Tapi China tetap menganggap perairan Laut Natuna bagian dari negaranya.

Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Pada 2016, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis.

Ditulis oleh Nazar

Hanya seseorang yang sangat suka dengan tempe penyet, mendoan dan klepon. Sangat tertarik dengan teknologi dan senang mencoba hal-hal baru.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0